SINTANG, ujungjemari.id- Ketua Komisi A DPRD Sintang, Santosa mengaku prihatin dengan kondisi Jembatan Sungai Baung yang terletak di Dusun Mabang Setia, Desa Mekar Mandiri, Kecamatan Kayan Hilir. Jembatan kayu yang menjadi akses utama antar kecamatan di wilayah perhuluan itu kembali ambruk dan membuat satu unit truk bermuatan sawit terperosok, nyaris menimbulkan kecelakaan fatal.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang yang sudah dua periode menjadi anggota DPRD ini, menegaskan bahwa jembatan tersebut merupakan bagian dari jalan poros provinsi. Oleh karena itu, kata dia, perbaikannya menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Ini jalur penting, mobilitas barang dan jasa antar kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir bergantung pada jembatan itu. Kalau terus dibiarkan, sangat berisiko menimbulkan korban jiwa,” ujar Santosa saat dihubungi pada Senin, 14 Juli 2025.
Lebih lanjut, ia meminta agar Pemprov tidak menunggu ketersediaan anggaran dalam APBD murni atau perubahan. Menurutnya, ada langkah darurat yang bisa segera diambil.
“Kalau memang anggarannya belum tersedia, saya minta Pak Gubernur segera menghubungi perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di sekitar wilayah itu. Kendaraan mereka juga setiap hari melewati jembatan ini, dan mereka punya tanggung jawab sosial,” tegasnya.
Santosa menilai, penggunaan jembatan kayu di jalur utama sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Tingginya volume lalu lintas dan tonase kendaraan membuat jembatan jenis ini cepat rusak dan sangat membahayakan pengguna jalan.
“Kondisinya sangat memprihatinkan. Kayu-kayunya rapuh dan tak lagi sanggup menahan beban kendaraan berat. Ini bukan kejadian pertama. Harus ada solusi jangka panjang,” jelas anggota DPRD dari daerah pemilihan Kayan Hulu dan Kayan Hilir ini.
Ia berharap ke depan, jembatan Sungai Baung diganti total dengan jembatan baja yang lebih kokoh dan tahan lama. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang aman dan layak adalah kebutuhan dasar masyarakat.
“Jangan tunggu ada korban jiwa baru ada tindakan. Pemerintah harus lebih peka dan cepat tanggap terhadap infrastruktur kritis di wilayah pedalaman,” pungkasnya.
