SINTANG, KALBAR– Kekurangan tenaga pendidik atau guru merupakan masalah klasik di Kabupaten Sintang.
Untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, pemerintah pusat merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa tahun terakhir.
Hanya saja tidak semua sekolah di Sintang membuka formasi PPPK. Kebanyakan guru melamar PPPK di sekolah lain yang menyediakan formasi.
“Ketika mereka lulus test PPPK di sekolah yang membuka formasi. Guru disekolah tersebut bertambah tapi mengakibatkan kekurangan guru pada sekolah yang ditinggalkan,” kata Wakil Ketua DPRD Sintang, Heri Jambri di temui DPRD Sintang, belum lama ini.
Pemerintah juga berencana menghapus honorer tahun 2023 mendatang, seiring kebijakan tersebut rekrutmen PPPK akan dibuka lagi tahun 2022 ini.
“Kita akui rekrutmen PPPK memang cukup membantu dalam pemenuhan tenaga pendidik di Kabupaten Sintang. Namun di satu sisi ketika honorer lulus di tempat yang baru, sekolah lama jadi kekurangan guru,” ujarnya.
“Jadi sekarang banyak kepala sekolah yang membuat surat. Bahwa banyak sekolah yang kosong gara-gara gurunya pindah tugas setelah lolos PPPK melalui tes,” ungkap Heri Jambri.
Politisi Partai Hanura ini menyatakan, di satu sisi hal ini memang musibah bagi sekolah yang ditinggalkan. Karena ketika si A menjalani test PPPK dengan tujuan sekolah lain dan lulus. Akhirnya sekolah A jadi kurang guru. “Nah ini musibah yang terjadi,” katanya.
Untuk syarat PPPK tahun 2022, kata Heri Jambri, seperti diungkapkan Sekda Sintang Yosepha Hasnah, para pendaftar harus sudah menjadi honorer selama tiga tahun dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.
“Ibu Sekda bilang untuk daftar PPPK harus sudah honorer di sekolah masing-masing. Kepada yang ingin mendaftar, silakan ikut PPPK ini dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,” ujarnya.
Andreas, Koalisi Masyarakat Sintang mendesak agar rekrutmen PPPK lebih memprioritaskan putra daerah. Mengingat banyak lulusan sekolah guru dan kampus pendidik di Kabupaten Sintang yang juga punya kualitas mumpuni.
“Kami tak mau kejadian rekrutmen Guru Garis Depan (GGD) terulang, di mana lulusannya banyak dari luar Sintang. Warga Sintang yang lulus GGD hanya satu orang, itupun yang bersangkutan kuliah di Jakarta. Makanya kami minta rekrutmen PPPK ini memprioritaskan putra daerah,” tegasnya.
