SINTANG, ujungjemari.id- Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala memberikan peringatan tegas kepada 129 penerima dana hibah dari APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026 agar mengedepankan kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Proposal Permohonan Pencairan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Kamis, 29 Januari 2026.
Kegiatan bimbingan teknis ini diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sebagai upaya memastikan dana hibah digunakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.
Bupati menegaskan bahwa dana hibah bukanlah uang pribadi kepala daerah, melainkan uang rakyat yang bersumber dari pajak masyarakat Kabupaten Sintang. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan proposal yang diajukan dan dilaporkan secara jujur.
“Prinsipnya, apa yang diajukan di proposal, itu yang dikerjakan dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban. Saya ini hanya mempertemukan pembayar pajak, yaitu rakyat Kabupaten Sintang, dengan penerima hibah. Ini juga bukan duit Bupati Sintang,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak akan membantu lembaga atau organisasi yang belum menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan kegiatan. Menurutnya, bantuan hibah seharusnya menjadi penguat kerja nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas.
“Saya tidak mau membantu penerima hibah yang belum memulai sama sekali pekerjaan. Saya akan bantu kalau mereka sudah mulai bekerja. Misalnya tempat ibadah, harus mulai membangun dulu, baru kita bantu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Sintang mengingatkan agar dana hibah tidak menjadi sumber masalah hukum di kemudian hari. Ia meminta penerima hibah untuk memiliki pendirian yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dalam pengelolaan anggaran.
“Kita bekerja yang benar supaya penerima hibah dan Tim Kesra bisa tidur nyenyak. Bantuan hibah ini jangan sampai membuat kita celaka,” pungkasnya.
