SINTANG, ujungjemari.id- Pemerintah Kabupaten Sintang mengubah pola pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan tahun 2026. Jika sebelumnya dilakukan per kecamatan, kini Musrenbang dilaksanakan berdasarkan daerah pemilihan (dapil). Perubahan ini dilakukan sebagai langkah efisiensi akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, menegaskan hal tersebut saat memimpin rapat bersama para asisten, staf ahli Bupati, dan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang pada Senin, 26 Januari 2026, di Ruang Rapat Sekda Sintang.
Kartiyus menjelaskan, di Kabupaten Sintang terdapat enam daerah pemilihan. Namun, Musrenbang kecamatan akan dilaksanakan di tujuh lokasi. Khusus untuk Daerah Pemilihan II yang meliputi Kecamatan Binjai Hulu, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu, pelaksanaannya dibagi menjadi dua lokasi dengan mempertimbangkan kondisi geografis.
“Untuk Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, Musrenbang dipusatkan di Senaning. Sedangkan Kecamatan Ketungau Hilir dan Binjai Hulu digabung dan dilaksanakan di Dak Jaya, Binjai Hulu,” jelas Kartiyus.
Sementara itu, dapil lainnya tetap dilaksanakan sesuai wilayah dapil masing-masing. Dapil I di Kecamatan Sintang, Dapil III di Sungai Ukoi, Dapil IV di Nanga Mau, Dapil V di Nanga Serawai, dan Dapil VI dipusatkan di Tanjungria, Kecamatan Sepauk.
Menurut Kartiyus, pola Musrenbang per dapil ini baru pertama kali diterapkan di Sintang. Selain karena keterbatasan anggaran, pola ini dinilai lebih efektif dan efisien.
“Musrenbang adalah forum diskusi rencana pembangunan antara masyarakat, pemerintah, dan DPRD. Dengan pola ini, anggota DPRD per dapil bisa hadir dan terlibat langsung,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini Musrenbang desa dan kelurahan masih berlangsung. Pada Februari 2026 akan dilanjutkan Musrenbang kecamatan, dan Maret 2026 Musrenbang tingkat kabupaten akan dilaksanakan, pungkasnya.
