SINTANG, ujungjemari.id- Kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan di Kabupaten Sintang mulai menjadi perhatian. Di satu sisi kebijakan ini dinilai sebagai langkah penyesuaian, namun di sisi lain berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik jika tidak diatur dengan baik.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Markus Jembari, menilai pemerintah daerah harus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal meski sebagian aparatur bekerja dari rumah.
“WFH ini kebijakan yang bisa dipahami, tapi jangan sampai pelayanan publik ikut terganggu,” ujar Markus, Rabu 25 Maret 2026.
Menurutnya, sektor pelayanan seperti administrasi kependudukan, perizinan, hingga layanan dasar lainnya tidak boleh mengalami penurunan kualitas. Ia menekankan bahwa masyarakat tetap membutuhkan pelayanan cepat dan pasti.
“Jangan sampai masyarakat datang ke kantor, tapi tidak terlayani karena petugasnya bekerja dari rumah. Ini yang harus diantisipasi,” katanya.
Markus juga menguji kesiapan pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Ia menilai perlu ada sistem kerja yang jelas, termasuk pembagian jadwal antara pegawai yang bekerja di kantor dan dari rumah.
“Harus ada pengaturan yang tegas. Tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa kontrol, karena dampaknya langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan layanan berbasis digital. Menurutnya, WFH hanya akan efektif jika didukung sistem pelayanan online yang benar-benar siap digunakan.
“Kalau mau WFH, pelayanan digital harus siap. Jangan sampai kebijakan sudah jalan, tapi sistemnya belum mendukung,” ujarnya.
Meski demikian, politisi Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan layanan digital. Karena itu, pelayanan tatap muka tetap harus tersedia, terutama untuk kebutuhan mendesak.
“Pelayanan langsung tetap harus ada. Kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sistem online,” lanjutnya.
Markus juga meminta agar pengawasan terhadap kinerja aparatur diperketat selama kebijakan WFH berlangsung. Ia menilai tanpa pengawasan yang baik, potensi penurunan disiplin kerja bisa terjadi.
“Pengawasan harus diperkuat supaya pelayanan tetap berjalan optimal,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan ini, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
“Yang terpenting, kebijakan ini jangan sampai merugikan masyarakat. Pelayanan harus tetap maksimal,” pungkasnya.
