SINTANG, ujungjemari.id- Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Sintang mendorong Pemerintah Daerah agar lebih serius dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran serta memastikan seluruh program yang dianggarkan benar-benar bisa direalisasikan secara maksimal dan tepat waktu.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nekodimus saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Hanura terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Senin 21 Juli 2025.
“Kami Fraksi Hanura mendorong agar Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan memastikan program yang dianggarkan benar-benar dapat direalisasikan secara maksimal dan tepat waktu,” tegas Nekodimus.
Ia menegaskan, meskipun Kabupaten Sintang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 13 kali berturut-turut, Pemkab Sintang tetap perlu melakukan evaluasi serius atas efektivitas pelaksanaan anggaran di lapangan. Menurutnya, capaian opini WTP tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kualitas belanja yang benar-benar memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Prestasi WTP itu bagus, tapi pelaksanaan program di lapangan yang harus kita evaluasi. Jangan sampai capaian di atas kertas tidak sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat,” jelasnya.
Dari data yang diterima Fraksi Hanura, realisasi belanja daerah tahun 2024 hanya mencapai 91,51 persen dari total anggaran. Belanja modal hanya terserap 85,33 persen, sedangkan belanja tidak terduga hanya terserap 17,79 persen.
“Serapan anggaran yang rendah ini harus menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu membenahi sistem perencanaan agar program benar-benar matang dan siap dilaksanakan. Jangan sampai program tersendat atau tertunda,” ujarnya.
Nekodimus juga mengingatkan agar setiap OPD bertanggung jawab dalam menjalankan program prioritas, khususnya di sektor infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat. Ia menilai, perencanaan yang baik akan membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan dasar masyarakat.
“Kami meminta kepada pemerintah agar lebih cermat dalam menyusun anggaran. Setiap rupiah yang dianggarkan harus benar-benar dipastikan manfaatnya. Jangan asal program, lalu tidak maksimal pelaksanaannya,” pungkasnya.
