SINTANG, ujungjemari.id– Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Sintang menanggapi penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 dalam sidang paripurna, Senin 21 Juli 2025.
Pandangan umum tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPRD Sintang dari Fraksi NasDem, Rudy Andryas.
Dalam penyampaiannya, Rudy menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah daerah atas keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan program pembangunan.
“Pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan semua misi suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,” tegas Rudy.
Fraksi NasDem secara umum menyatakan dapat menerima isi pidato Bupati beserta lampirannya untuk dibahas bersama dalam rangka menyepakati langkah strategis ke depan. Meski demikian, pihaknya juga memberikan beberapa masukan penting kepada Pemerintah Daerah Sintang.
Salah satu masukan yang disampaikan adalah terkait infrastruktur jalan di daerah Serawai dan Ambalau. Rudy meminta agar pengadaan alat UPJJ (Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan) dipercepat guna mendukung percepatan pembangunan jalan di desa-desa yang masih sulit diakses.
“Fraksi NasDem meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk pengadaan alat UPJJ di Serawai Ambalau guna mempercepat penanganan pembangunan jalan setiap desa-desa,” ujar Rudy.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan penerbitan aturan pemberlakuan jam malam bagi anak usia sekolah. Rudy menyampaikan, kebijakan ini diperlukan untuk mencegah pergaulan bebas serta membentuk kedisiplinan generasi muda di Sintang.
“Kami minta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera membuat Perbup atau Perda pemberlakuan jam malam terhadap anak-anak usia sekolah,” kata Rudy.
Tidak hanya menyampaikan kritik dan usulan, Fraksi NasDem juga mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak di Sintang. Rudy berharap kegiatan budaya ini bisa dimasukkan sebagai agenda rutin pemerintah daerah ke depan. Pihaknya juga berharap pembahasan Ranperda APBD 2024 berjalan baik, terbuka, serta fokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar.
“Semoga beberapa catatan yang kami sampaikan ini menjadi masukan berharga untuk perbaikan dalam penyusunan rancangan-rancangan ke depannya,” tutup Rudy.
