SINTANG – Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Yustinus J mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, instansi vertikal dan organisasi profesi untuk bersama menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sintang. Pasalnya tingginya jumlah ibu dan bayi yang meninggal sudah menjadi masalah serius bagi Kabupaten Sintang .
“semua pihak perlu bersinergi dalam bekerja keras menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sintang,” ujar Yustinus, saat rapat koordinasi Tim Kelompok Kerja Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sintang, Selasa ( 17/11/2020) di Balai Praja Kantor Bupati Sintang.
Yustinus meminta peranan pemerintah desa semakin diperkuat dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi pasalnya program penurunan angka kematian ibu dan bayi ini dimulai dari desa. Pemerintah desa harus memperhatikan dan memberikan anggaran dalam APBDes untuk menurunkan kasus tersebut. Dia mengatakan saat ini di APBDes sudah ada anggaran untuk mencegah stunting. Anggaran untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di desa juga harus ada di APBDes.
“saya minta Desa menganggarkan kegiatan dan program yang bertujuan menurunkan angka kematian bayi dan ibu di desa masing-masing melalui APBDes, kalau tidak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang jangan sahkan APBDes,” tegasnya.
Dia menegaskan 3 hingga 6 bulan ke depan kasus kematian Ibu dan Bayi di Sintang harus sudah menurun drastis. “kita pasang target namun untuk bisa berhasil, maka kita harus bekerjasama dan keroyokan,” tegasnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Alkadri menyatakan siap untuk memantau APBDes seluruh desa agar ikut menganggarkan dananya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di desanya.
“selama ini kami sudah tegas dengan tidak mengesahkan APBDes jika tidak memberikan alokasi anggaran untuk mencegah stunting dan membangun fasilitas untuk ODF. Tahun 2021 nanti bisa kita mulai untuk menyisir APBDes agar mengalokasikan anggaran untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Upaya ini kita perkuat dari desa” terang Alkadri.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Benny Enos menyampaikan bahwa sejak Januari hingga November 2020 sudah ada 16 ibu yang meninggal karena melahirkan dan itu jumlah tertinggi se Kalbar. Selain itu, ada 53 bayi yang meninggal dan menempati urutan ke 12 se Kalbar.
“Ini angka yang tinggi. Maka kita harus bekerja keras dalam menurunkan kasus ini. Ke depan, kita akan fokuskan program penurunan angka kematian ibu dan bayi pada sembilan kecamatan di Kabupaten Sintang yaitu Kecamatan Serawai Puskesmas Serawai, Kecamatan Kayan Hulu Puskesmas Tebidah, Kecamatan Sepauk, Tempunak, Sungai Tebelian, Sintang, Kecamatan Dedai, Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah,” terang Beni Enos.
“untuk itu, kami mengajak semua OPD untuk terlibat langsung dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sintang” pinta Beni Enos.
Sementara Yuli Sri Ayu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sintang mengharapkan agar Tim Pokja mampu mendata penyebab kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sintang. “setelah tahu penyebabnya, baru kita bisa menyusun strategi untuk mencegah dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Misalkan kematian ibu yang akan melahirkan disebabkan terlambat mencapai fasilitas kesehatan yang baik. Lalu kita susun cara supaya tidak terulang seperti apa. Sehingga langkah-langkah yang kita ambil dan lakukan lebih tepat” terang Yuli Sri Ayu. (Tim-Red)
