SINTANG, ujungjemari.id- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak menegaskan bahwa program transmigrasi yang bersifat memindahkan penduduk antar pulau sudah tidak layak lagi dijalankan. Menurutnya, program seperti itu hanya memindahkan masalah dari satu daerah ke daerah lain.
“Kita semua sepakat, termasuk Ketua Komisi V DPR RI, Pak Lasarus, bahwa tidak ada lagi program transmigrasi yang sifatnya memindahkan masalah. Memindahkan kemiskinan dari satu pulau ke pulau lain, itu semua kita tolak. Beliau juga menolak, dan kita juga menolak. Itu harus clear ya,” tegas Rumpak kepada ujungjemari.id Rabu 16 Juli 2025.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah lebih fokus mengembangkan program transmigrasi lokal yang langsung menyentuh masyarakat di daerah sendiri.
“Transmigrasi konvensional sudah tidak layak lagi. Nah, yang benar itu transmigrasi lokal. Ini yang harus jadi unggulan ke depan. Masyarakat lokal kita ini masih banyak yang tidak punya tanah, tidak punya rumah,” katanya
Rumpak mencontohkan kondisi masyarakat di kampung-kampung yang hidup berdesakan dalam satu rumah.
“Coba kita lihat langsung ke kampung-kampung. Di sana satu rumah bisa dihuni dua keluarga, tiga keluarga. Ada yang masih tinggal di rumah mertuanya, ada yang tinggal dengan orang tua. Padahal sudah berkeluarga, tapi belum punya rumah sendiri,” ujar Rumpak.
Menurutnya, transmigrasi lokal adalah solusi nyata. Pemerintah bisa membangun pemukiman baru yang layak bagi warga yang belum punya rumah dan tanah.
“Ya inilah pentingnya trans lokal. Mereka kita buatkan satu komplek khusus. Supaya yang belum punya rumah jadi punya rumah, yang belum punya tanah jadi punya tanah. Mereka juga layak dapat jatah hidup dua tahun sebagaimana program transmigrasi itu,” tambahnya.
Menanggapi beredarnya foto Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang menandatangani anggaran indikatif transmigrasi, Rumpak menyebut hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap program trans lokal.
“Itu sebenarnya bagian dari dukungan supaya program trans lokal ini bisa dijalankan. Tapi secara jujur, konsep detailnya itu memang belum pernah dibahas secara menyeluruh,” terangnya.
Ia juga menyebut daerah-daerah lain seperti Papua dan Sulawesi juga menolak transmigrasi konvensional. “Karena itu tidak menyelesaikan masalah, hanya memindahkan masalah. Saya kira itu sudah sangat jelas,” tutupnya.
