SINTANG, ujungjemari.id- Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menanggapi maraknya perbincangan dan serangan di media sosial terkait isu transmigrasi yang menyeret nama Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus.
Ia menyampaikan pembelaan terbuka di hadapan masyarakat saat menghadiri pembukaan Pekan Gawai Dayak Sintang ke-XII di Rumah Betang Tampun Juah, Desa Jerora Satu, Rabu 16 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Krisantus mengatakan bahwa kritik yang menyerang Lasarus sudah kelewatan. Ia meminta masyarakat untuk tidak asal menilai sebelum memahami duduk persoalan yang sebenarnya.
“Saya dua hari ini memperhatikan, ya, ada serangan politik yang luar biasa terhadap Pak Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI, yang juga adalah putra asli Kabupaten Sintang. Saya pikir ini berlebihan,” ujar Krisantus.
Ia pun mengingatkan para pengguna media sosial agar lebih bijak. Menurutnya, komentar-komentar yang muncul di internet seringkali tidak berdasarkan informasi yang utuh.
“Saya ingin mengingatkan para netizen, para penggiat media sosial, sebelum berkomentar, tolong pelajari dulu baik-baik supaya tidak gagal paham. Karena sekarang ini, ya, media sosial sudah sangat luas jangkauannya. Sinyal ada di mana-mana. Masalah belum dipahami, tapi komentar sudah berseliweran,” kata dia.
Krisantus lalu menjelaskan konteks video dan foto yang beredar, yang diduga menunjukkan Lasarus menyetujui program transmigrasi ke Kalbar. Menurutnya, yang terjadi sebenarnya adalah pembahasan pagu indikatif kementerian mitra Komisi V, bukan menyetujui masuknya transmigran ke Kalimantan Barat.
“Nah, saya bisa jelaskan. Saat video dan foto itu diambil, Pak Lasarus sedang mengikuti rapat bersama mitra kerja Komisi V. Perlu diingat dan tolong dicatat ya, mitra kerja komisi di DPR itu adalah kementerian dan badan yang ada di tingkat pusat. Salah satunya adalah Kementerian Transmigrasi,” katanya.
“Video dan foto yang beredar itu bukan tentang persetujuan program transmigrasi ke Kalimantan Barat. Bukan. Itu adalah rapat pembahasan pagu indikatif kementerian mitra. Apa itu pagu indikatif? Itu berisi rencana umum anggaran kementerian, seperti belanja pegawai, perjalanan dinas, penyuluhan, diklat, belanja modal, dan lain-lain,” tambahnya.
Krisantus menegaskan, tidak ada satu pun pernyataan dalam rapat tersebut yang menyebut Kalbar sebagai lokasi transmigrasi. Bahkan, dirinya sudah berbicara langsung dengan Lasarus dan mendapatkan penegasan bahwa Lasarus menolak keras program pemindahan warga miskin dari luar daerah ke Kalbar.
“Dan saya sudah berbicara langsung dengan Pak Lasarus. Beliau dengan tegas menyatakan menolak keras pemindahan masalah ke Kalimantan Barat. Beliau bilang, ‘Masih banyak orang kita yang miskin di Kalbar, kenapa harus mendatangkan orang miskin dari luar?’ Itu kata-kata beliau, dan itu jelas,” ucapnya.
Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap butuh anggaran dari pusat, namun untuk kepentingan masyarakat lokal. Ia menawarkan solusi agar dana transmigrasi dari pusat bisa dialokasikan bagi warga Kalbar yang belum memiliki tanah atau pekerjaan.
“Tapi saya bukan cuma menolak, Bapak Ibu. Saya juga mau kasih solusi. Karena nolak saja tanpa solusi, itu juga salah. Maka saya bilang, kalau memang ada anggaran dari program transmigrasi pusat, duitnya saya mau, orangnya jangan. Duitnya saya mau!” tegas Krisantus.
“Anggaran yang disahkan Komisi V itu, bawa ke kita. Bukan untuk orang luar, tapi untuk warga kita sendiri. Kita ingin Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Provinsi mendata warga kita yang masih belum punya tanah, belum punya pekerjaan. Itu yang kita relokasi ke kawasan transmigrasi yang sudah direncanakan pemerintah. Bukan datangkan orang dari luar,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Kepala Dinas Transmigrasi Kalbar turut hadir dalam acara tersebut, dan yakin bahwa pemahamannya sejalan.
“Kita ini berpikir logis. Masa kita kasih lahan, kasih rumah, kasih biaya hidup ke orang dari luar, sementara warga asli Kalimantan Barat sendiri masih banyak yang belum punya semua itu? Kenapa bukan warga kita sendiri yang kita bantu dulu?” ujarnya.
Krisantus kembali menegaskan bahwa yang disetujui oleh Komisi V hanyalah pagu indikatif kementerian, bukan kebijakan mendatangkan transmigran ke Kalimantan Barat.
“Jadi saya tegaskan sekali lagi, yang disetujui oleh Komisi V itu bukan program transmigrasi untuk Kalimantan Barat. Tapi pagu indikatif kementerian, yang isinya soal rencana anggaran belanja, ada belanja pegawai, perjalanan dinas, penyuluhan, diklat, dan sebagainya. Bukan persetujuan orang luar datang ke Kalbar. Jadi jangan sampai gagal paham,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini berpesan kepada anak muda dan masyarakat yang aktif di media sosial agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi.
“Kalau lihat postingan di Facebook tolong diklarifikasi. Jangan menyudutkan Pak Lasarus seperti itu. Beliau itu Ketua Komisi V, punya sikap pribadi. Sikap pribadi itu belum tentu sikap kelembagaan, ya. Dan saya sudah ditelepon langsung oleh beliau. Pak Lasarus, sebagai putra Kalimantan Barat, menyatakan dengan jelas, menolak perpindahan masalah ke Kalbar,” tegas Krisantus.
“Karena apa? Transmigrasi itu kalau tidak dikawal bisa jadi perpindahan masalah. Yang miskin di pulau lain malah dibawa ke pulau kita. Kan itu tambah masalah. Lebih baik warga kita yang masih miskin kita bantu supaya tidak miskin. Itu baru benar,” pungkasnya.
