SINTANG, KALBAR- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang Fraksi Partai PDI Perjuangan menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang agar dalam penggunaan APBD Kabupaten Sintang tahun 2023 sungguh-sungguh mengedepan skala prioritas terutama dalam perbaikan infrastruktur dasar jalan dan jembatan serta perbaikan ekonomi pasca pandemi covid-19.
“Perekonomian daerah mengalami keterpurukan akibat pandemi covid-19. Pandemi tersebut membuat sejumlah sektor terdampak, tidak terkecuali terhadap sektor pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur sempat terhenti sementara. Oleh karena itu pada APBD Sintang tahun anggaran 2023 harus mengedepan skala prioritas terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan serta perbaikan ekonomi,” ujar juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Kuet Sung di Gedung DPRD Sintang belum lama ini.
Pihaknya menilai bahwa kabupaten Sintang masih mengalami kegawatdaruatan infrastruktur. Di daerah pedalaman infrastruktur masih sangat minim padahal infrastruktur telah menjadi momok bagi perekonomian. Oleh karena itu, Kuet Sung meminta permasalahan infrastruktur di daerah harus segera diatasi.
“Maka kami menyarankan kepada pemerintah fokus pada penanganan kerusakan infrastruktur daerah. Perbaikan infrastruktur bukan saja memperlancar distribusi perdagangan daerah namun juga akan menurunkan tingkat inflasi yang terjadi akibat tersendatnya distribusi,” kata Kuet Sung.
Wakil Bupati Sintang, Melkianus menyampaikan terima kasih atas saran Anggota DPRD Kabupaten Sintang fraksi PDI perjuangan. Ia menjelaskan bahwa tahun 2023 kita akan tetap melakukan percepatan penyediaan infrastruktur dasar sehingga berdampak terhadap peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sasaran utama mengarah pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dasar untuk peningkatan kegiatan ekonomi terutama pada komoditi yang menjadi unggulan daerah, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan status desa, serta peningkatan peran koperasi dan UMKM,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang memiliki komitmen yang tinggi terhadap permasalahan infrastruktur. “akan terus kami upayakan penanganannya melalui berbagai skema pendanaan yang ada,” kata Melkianus.