SINTANG, www.ujungjemari.id– Kemacetan di kawasan Tugu Jam Sintang terus menjadi perhatian publik. Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, menilai kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan memerlukan penanganan serius dari pemerintah daerah tanpa harus bergantung penuh kepada pemerintah pusat.
“Kemacetan di kawasan Tugu Jam ini bukan hal baru. Ini isu lama yang terus berulang, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Kami di DPRD sudah menyampaikan masukan, bahkan sudah berdialog langsung dengan bupati. Sekarang tinggal langkah nyatanya,” kata Rumpak kepada ujungjemari.id, Kamis 12 Juni 2025.
Sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan Kecamatan Sintang, Rumpak menilai, meskipun ruas jalan di kawasan Tugu Jam merupakan jalan nasional, bukan berarti pemerintah kabupaten hanya bisa menunggu penanganan dari pusat. Ia menekankan pentingnya inisiatif dan langkah strategis dari pemerintah daerah agar kemacetan bisa segera diatasi.
“Kalau kita terus menunggu pusat, bisa-bisa kemacetan ini akan menjadi kondisi permanen. Padahal mobilitas masyarakat meningkat terus. Jalan hanya satu jalur, tidak akan mampu menampung volume kendaraan yang kian padat,” ujarnya.
Rumpak mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun rencana teknis, termasuk mempertimbangkan pelebaran jalan atau membuat jalur alternatif jangka panjang. Ia juga menyebut usulan lama dari Komisi V DPR RI terkait pembangunan jembatan duplikat seharusnya bisa kembali dihidupkan sebagai solusi jangka panjang.
“Sudah saatnya kita memikirkan pembangunan jangka panjang. Harus ada jalur baru, karena tidak mungkin kita terus mengandalkan satu ruas jalan di tengah kota. Ini akan berdampak pada ekonomi dan kenyamanan masyarakat,” katanya.
Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah merencanakan pelebaran jalan di kawasan Tugu Jam. Ia menyebut rencana itu akan mulai dijalankan pada Perubahan Anggaran tahun 2025.
“Ini juga sedang kita urus ke pusat. Tapi prinsipnya, kita akan kerjakan dulu pelebaran jalannya, baru nanti kita hibahkan ke pemerintah pusat. Karena ini jalan nasional,” terang Ronny.
