SINTANG, ujungjemari.id- Pemerintah Kabupaten Sintang berharap pemangkasan dana transfer daerah dari pemerintah pusat sebesar kurang lebih 388 miliar rupiah pada APBD tahun 2026 tidak berdampak pada belanja pegawai, terutama pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TPP). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, usai menghadiri rapat MBG di Bappeda Sintang, Jumat 7 November 2025 kemarin.
“Mudah-mudahan belanja pegawai tidak terganggu. Kita berharap DPRD dapat memahami kondisi ini. Yang penting hak pegawai tetap harus dibayar,” ujar Kartiyus.
Ia menyebut beberapa daerah lain di Indonesia mengalami pengetatan anggaran hingga berdampak pada pemotongan TPP, bahkan ada yang harus merumahkan tenaga honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kondisi tersebut tidak diharapkan terjadi di Sintang.
“Kalau TPP dipotong, pegawai kita mau makan apa. Banyak pegawai yang hidupnya bergantung dari TPP karena gaji pokok sebagian besar sudah di SK kan di Bank untuk dialokasikan untuk cicilan atau kebutuhan dasar,” katanya.
Kartiyus menegaskan bahwa prioritas utama dalam penyusunan APBD yang sudah dipangkas adalah menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu. Ia mengatakan bahwa bidang pendidikan dan kesehatan tidak boleh mengalami pengurangan anggaran.
“Ada dua sektor yang tidak boleh terganggu, yaitu pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai orang sakit tidak terlayani atau anak-anak tidak bisa sekolah. Itu prinsipnya,” katanya.
Sebaliknya, anggaran belanja modal dan kebutuhan lain yang bersifat tidak mendesak akan ditunda atau dikurangi. Pemerintah diminta menahan diri untuk tidak membeli kendaraan dinas baru atau membangun gedung baru jika fasilitas yang ada masih bisa digunakan.
“Kalau mau beli mobil dinas, tahan dulu. Mau bangun kantor baru, tunda dulu. Pemerintahan tetap bisa berjalan dengan fasilitas yang ada,” jelasnya.
Kartiyus juga menegaskan bahwa APBD Sintang masih dalam kategori aman dan tidak termasuk dalam daftar daerah dengan APBD kritis. Meskipun mengalami pemangkasan, pemda masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran.
“Kita bersyukur Sintang masih dianggap aman. Tapi tetap harus berhati-hati dalam penyusunan anggaran,” ujarnya.
Kartiyus juga optimis bahwa pelayanan publik tetap dapat berjalan, meski terjadi pengetatan anggaran. “Mudah-mudahan dengan pengelolaan yang baik, pelayanan publik tetap berjalan dan masyarakat tetap terlayani,” pungkasnya.
