SINTANG, ujungjemari.id- Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Vaulinus Lanan menyampaikan bahwa beberapa jembatan rusak di wilayah Kecamatan Tempunak dan Sepauk sudah masuk dalam agenda kegiatan pemerintah daerah untuk diperbaiki tahun ini.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, jembatan merupakan infrastruktur penting karena menjadi penghubung utama antardesa dan sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Menurutnya, beberapa jembatan memang sudah sangat mendesak untuk ditangani karena kondisinya yang memprihatinkan.
“Saya lihat langsung di lapangan, ada beberapa jembatan yang kondisinya darurat dan memang harus segera diperbaiki. Untungnya, informasi dari dinas tahun ini sudah masuk dalam kegiatan pembangunan,” kata Lanan kepada ujungjemari.id belum lama ini.
Lanan menyebutkan, sebagian jembatan tersebut berada di jalur-jalur yang sering dilalui masyarakat untuk mengangkut hasil kebun, pergi sekolah, hingga mengakses layanan kesehatan. Bila jembatan tidak segera diperbaiki, maka bisa mengganggu kelancaran aktivitas warga.
“Kalau jembatan rusak, dampaknya besar sekali untuk warga. Apalagi di daerah hulu yang sangat bergantung pada satu jalur penghubung. Ini yang kita perjuangkan agar segera ditangani,” ujarnya.
Meskipun sudah dijadwalkan untuk diperbaiki, Lanan tetap meminta agar pemerintah daerah bisa lebih cepat merespon kondisi-kondisi darurat. Ia juga mengingatkan agar pemeliharaan jembatan dilakukan secara berkala, bukan hanya saat sudah rusak berat.
Menurutnya, kerusakan infrastruktur seperti jembatan juga diperparah oleh cuaca ekstrem dan beban kendaraan yang semakin berat. Oleh karena itu, ia berharap perencanaan jangka panjang juga dipikirkan oleh pemerintah daerah.
“Kita ingin tidak hanya perbaikan darurat, tapi juga pembangunan jangka panjang yang kuat dan tahan lama. Sehingga tidak terus-terusan menguras anggaran hanya untuk tambal sulam,” jelasnya.
Lanan juga mengajak semua kepala desa dan perangkat kecamatan untuk terus berkomunikasi dan menyampaikan kondisi terbaru di lapangan agar bisa segera direspons oleh pemerintah.
“Kita butuh kerjasama semua pihak. Kami di DPRD siap memperjuangkan, tapi data dan laporan dari desa juga harus aktif. Tujuan kita sama, supaya akses warga lebih lancar,” pungkasnya.
