SINTANG, ujungjemari.id- Kerusakan infrastruktur di Kabupaten Sintang masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Jalan rusak hingga akses yang sulit dilalui terus dikeluhkan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman.
Data menunjukkan, total panjang jalan kabupaten di Sintang mencapai sekitar 1.700 kilometer. Namun, hanya sekitar 11 persen atau sekitar 170 kilometer yang berstatus mantap. Sisanya masih dalam kondisi rusak dengan berbagai tingkat kerusakan.
Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat terganggu, mulai dari distribusi hasil pertanian hingga akses pendidikan dan kesehatan. Situasi tersebut mendorong DPRD Sintang untuk meminta keterlibatan berbagai pihak, termasuk perusahaan investasi yang beroperasi di daerah tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Sintang, Hikman Sudirman mengatakan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar, termasuk membantu perbaikan infrastruktur.
“Perusahaan yang berinvestasi di Sintang harus ikut ambil bagian. Infrastruktur yang baik juga mendukung kelancaran aktivitas mereka,” ujarnya, Selasa 7 April 2026.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, kontribusi perusahaan dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial atau kerja sama langsung dengan pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat perbaikan jalan yang rusak.
Selain itu, keberadaan perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.
“Kalau akses jalan baik, masyarakat terbantu dan kegiatan perusahaan juga lebih lancar. Ini harus jadi perhatian bersama,” katanya.
Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, terutama yang menggunakan jalan kabupaten dalam operasionalnya.
Kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam memperbaiki kondisi infrastruktur di Sintang. Perbaikan jalan diharapkan bisa dilakukan secara bertahap agar manfaatnya segera dirasakan.
“Perusahaan jangan hanya mengambil hasil, tapi juga harus peduli terhadap kondisi infrastruktur di daerah,” pungkasnya.
