SINTANG, ujungjemari.id- DPRD Kabupaten Sintang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor perkebunan kelapa sawit. Upaya ini mengemuka dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sintang yang digelar pada Selasa, 7 April 2026.
Dalam rapat tersebut, Pansus I membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang tenaga kerja lokal dan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembahasan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah.
Ketua Pansus I DPRD Sintang, Toni, mengatakan sektor perkebunan kelapa sawit memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan PAD.
“Potensi kita ada di perkebunan kelapa sawit. Ini yang kita dorong untuk bisa menambah PAD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dorongan tersebut muncul seiring berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru.
“Sejak tahun lalu ada pengurangan transfer dari pusat, sehingga daerah harus mencari inovasi untuk meningkatkan pendapatan,” katanya.
Menurut Toni, keberadaan perusahaan perkebunan yang telah lama beroperasi di Sintang menjadi peluang yang dapat dimaksimalkan untuk memberikan kontribusi bagi daerah.
Ia juga menyoroti aktivitas perkebunan yang turut memanfaatkan infrastruktur milik pemerintah, seperti jalan dan fasilitas umum lainnya.
“Semua aktivitas ini memanfaatkan fasilitas daerah, sehingga wajar jika ada kontribusi untuk daerah,” ucapnya.
DPRD bersama pemerintah daerah saat ini terus mengkaji langkah yang tepat agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal tanpa mengganggu aktivitas usaha yang sudah berjalan.
Toni berharap kebijakan yang disusun nantinya mampu meningkatkan PAD sekaligus mendorong pembangunan di berbagai sektor.
“Tujuannya jelas, agar pendapatan daerah meningkat dan bisa digunakan untuk pembangunan,” pungkasnya.
